Kritik Untuk Pengeluaran RAPBD DKI 2018

Kritik Untuk Pengeluaran RAPBD DKI 2018 – Rancangan Aturan Pendapatan serta Belanja Daerah DKI 2018 memperoleh sorotan dari orang-orang. Ada yang mengkritik karena berjalan lonjakan aturan di lebih dari satu pos. Lembaga Indonesia untuk Transparansi Aturan (Fitra) punya petunjuk untuk Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno supaya kajian RAPBD DKI 2018 tdk buat gaduh.

” Gubernur butuh buat lembaga uji umum pada RAPBD 2018, supaya orang-orang yang masih tetap belum juga move on dari pilkada serta mengkritik juga memahami rencana aturan di DKI Jakarta, ” kata Koordinator Advokasi serta Pemeriksaan Fitra Apung Widadi dalam info tertulisnya, Jumat (24/11/2017) .

Menurut dia, satu keyword kalau APBD punya rakyat Jakarta dengan semuanya kelompok, politik anggarannya mesti berpihak pada kesejahteraan, bukanlah kelompok pro atau kontra sementara pilkada. Diluar itu, Apung mengingatkan, APBD DKI Jakarta mesti efisien serta efektif.

” Setetes aturan juga mesti berguna untuk orang-orang. Jadi hapuskan aturan yang tidaklah perlu, seperti aturan untuk Tim Gubernur, cost perawatan kolam, dana hibah, serta aturan kunjungan kerja, ” tegas Apung.

Kalaupun pos-pos aturan itu masih ada, mesti di pastikan kalau alokasinya tdk membengkak. Supaya ada parameter harga yang sesuai sama katalog pengadaan barang serta jasa, Apung merekomendasikan Pemrov DKI memakai system e-budgeting.

” Dana Tim Gubernur, pembangunan kolam, dana hibah, serta kunjungan kerja mesti dirasionalisasi. Jangan membengkak, yang lumrah saja. Langkahnya bagaimana? Ya gunakan sekali lagi e-budgeting supaya ada parameter harga sesuai sama e-katalog untuk pengadaan barang serta jasa, ” tutur Apung.

Apung lihat Anies serta Sandi menginginkan memasukkan janji-janji kampanye mereka ke RAPBD DKI 2018. Walau sebenarnya program-program itu dinilai belum juga siap. Semestinya Anies serta Sandi tdk butuh memaksakan janji-janji mereka untuk seluruhnya masuk di RAPBD DKI 2018.

” Program Tempat tinggal DP 0 % serta Program OK OCE bagus, tetapi janganlah dipaksakan full terealisasi dalam 1 tahun ini. Harus di-planing supaya berkepanjangan. Dasarnya, janji kampanye harus direalisasikan, tetapi janganlah mengorbankan alokasi aturan dari yang beda, terutama konsentrasi pada problem transportasi, banjir, serta pendidikan, ” kata Apung.

Pengamat kebijakan umum Agus Pambagyo mengira ada kerja sama politik pada Pemprov DKI dibawah Anies-Sandi serta DPRD DKI. Dia juga mengajak umum mengawasi RAPBD DKI 2018 yang disusun oleh Anies-Sandi dengan DPRD DKI.

” Saya masih tetap menduga-duga, dapat saja ini ada kerja sama politik kerja sama juga dengan DPRD. Saya dapat saja salah, jadi dilihat saja, kita pantau dengan, ” kata Agus.

Dia setuju dengan Apung supaya Pemprov DKI memakai tipe e-budgeting dalam membuat APBD DKI. Ini untuk kurangi peluang berjalan korupsi dalam project-proyek di Pemprov DKI. ” E-budgeting mesti (dipakai) untuk kurangi korupsi. Kalau saat ini tdk gunakan e-budgeting, ya dapat di katakan itu melestarikan korupsi, ” tutup Agus.

RAPBD DKI 2018 terdaftar Rp 77, 1 triliun. Beberapa pos memperoleh perhatian umum karna berjalan lonjakan jumlah aturan. Satu diantara aturan yang membetot perhatian umum adalah pos untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) . Aturan TGUPP bertambah dari Rp 2, 3 miliar jadi Rp 28 miliar.

Umum juga menyoroti aturan Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan serta menjaga kolam air mancur di Balai Kota. Sekretariat DPRD menyarankan aturan perbaikan kolam serta air mancur ini sebesar Rp 620 juta.

Ada pula alokasi dana hibah yang naik dari Rp 1, 4 triliun di 2017 jadi Rp 1, 7 triliun pada 2018. Beberapa organisasi kemasyarakatan DKI serta majelis taklim dan musala dialokasikan memperoleh dana hibah itu.

Yang tdk luput dari perhatian umum adalah masalah aturan untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI ke luar negeri. Di APBD DKI 2018, aturan kunker DPRD DKI ke luar negeri yang dikucurkan Rp 107, 7 miliar.