Kenaikan Rating Oleh S&P Menyebabkan Indonesia

Kenaikan Rating Oleh S&P Menyebabkan Indonesia – Indeks Harga Saham Paduan (IHSG) pada perdagangan 7 Juni, ditutup menguat tipis 0, 17% di level 5, 717. 33. Penguatan IHSG itu terutama didorong oleh kenaikan saham bagian mining karna kenaikan harga coal. Selain itu, Dow Jones saat pagi hari ini menguat 0, 18% ke level 21, 173. 69, walau demikian EIDO jadi turun tipis -0, 07% ke level 26, 96.

Aliran investasi asing ke Indonesia pada th. ini diperkirakan dapat mencapai angka US$ 700 miliar atau setara dengan Rp 9, 310 triliun. Apa pemicunya?

Kenaikan rating oleh S&P menyebabkan Indonesia miliki potensi kebanjiran dana investasi asing, sehubungan peluang berinvestasi di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bila potensi aliran investasi yang dapat digaet Indonesia dari dana investasi itu (investment fund) mencapai US$ 700 miliar atau setara Rp 9, 310 triliun.

Dengan potensi investasi sebesar itu, Indonesia kesempatan besar akan banjir investasi dan perubahan sinyal investasi atau Pembentukan Modal Tetaplah Bruto (PMTB) sebesar 4, 81 persen pada kuartal I 2017 lalu dapat terdongkrak.

Bahkan juga, tidak cuma tidak mungkin, tujuan perubahan investasi yang tertuang dalam Rancangan Ketentuan Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 sebesar 8, 0 persen dapat dicapai oleh Indonesia. Sebab, sentimen positif dari tiga lembaga rating turut buat Indonesia makin ‘seksi’ di mata investor asing.

Selain itu, Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan ketentuan teknis pelaksanaan Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Th. 2017 berkaitan Akses Informasi Keuangan untuk Keperluan Perpajakan.

Ketentuan itu yakni Ketetapan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK. 03/2017 berkaitan tips teknis akses informasi keuangan untuk perpajakan. Satu di antara hal butuh dari ketetapan baru itu yaitu bila masyarakat yang punyai dana sekurang-kurangnya Rp 200 juta mesti dilaporkan pada direktorat jendral pajak.

Lewat ketentuan baru itu, jadi pihak pajak akan di beri kebebasan untuk melihat data nasabah yang punyai dana sekurang-kurangnya sebesar Rp 200 juta.

Dari data itu, Ditjen Pajak akan kerjakan penelusuran pada nilai saldo akhir th. dan pendapatan yang diterima oleh yang mempunyai rekening apakah sudah sama seperti pajak yang dibayarkan untuk th. ini atau belum.

Bermakna, selama semuanya harta yang dimiliki sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jadi tak ada yang perlu di kuatirkan.khawatirkan.

Hal sejenis ini dikerjakan terutama untuk mengasumsikan tentang potensi perpajakan serta kekuatan susunan ekonomi di Indonesia. Diluar itu, ketetapan ini bisa dapat menghindari praktek penggelapan maupun pencucian uang yang kerap berjalan di Indonesia.

Untuk pengetahuan saja, jumlah rekening yang punyai saldo sekurang-kurangnya Rp 200 juta di Indonesia hanya 2, 3 juta rekening atau 1, 14% dari jumlah keseluruhnya rekening yang ada.

Sentimen-sentimen itu dapat berikan dorongan untuk saham-saham di perbankan, karna tingginya jumlah dana yang dapat masuk ke bagian perbankan itu, terutama BBRI dan BBCA.